Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Pandangan Maqasid Syariah

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air)

  • Maksum Maksum

Abstract

Tulisan ini menjelaskan konsep kepemilikan Negara atas sumberdaya air dalam pandangan maqasyid syariah. Tulisan ini mengacu pada studi kasus putusan Mahkamah Konsitusi dalam Judical Reviee Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan sumberdaya air. Konsep kepemilikan negara dalam pandangan mahkamah konstitusi adalah bahwa sumberdaya air merupakan milik Negara yang diperuntuhkkan untuk segenap rakyat Indonesia. Peran dari pihak swasta hanya sebatas pada pengembangan, penelitian dan pendistribusian saja, selebihnya tetap dikuasai negara dalam konteks merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur akan tetapi juga tetap sebagai pengelola melalui BUMN dan BUMD.  Dalam pandangan maqasid syariah, aspek dilalah maqasid harus dikembangkan sebagai bagian dari perkembangan modern. Peran negara sebagai pemilik SDA tidak diartikan secara sempit dengan meniadakan peran pihak lainnya dalam pengelolaan SDA. Ini karena, tujuan (maqsid) dari negara, yaitu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara sendirian.

Published
2019-02-23
How to Cite
MAKSUM, Maksum. Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Pandangan Maqasid Syariah. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 281-311, feb. 2019. ISSN 2621-1149. Available at: <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/87>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Articles